Panglima Tengah LLMB, Datuk Rico Febputra, S.H

Riaubertuah, Pekanbaru  - Lembaga Laskar Melayu Bersatu (LLMB), Gerakan Masyarakat Komunitas Riau (GMKR), dan Gerakan Mahasiswa Melayu Riau (GEMA) mendesak penanganan serius terhadap kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Provinsi Riau.

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama anggota DPR RI di Auditorium Menara Lancang Kuning, Kantor Gubernur Riau, Rabu (14/10/2026), mereka memaparkan dugaan penimbunan dan pengoplosan BBM serta meminta penyelidikan atas dugaan keterlibatan oknum aparat yang disampaikan oleh perwakilan LLMB.

Panglima Pucuk LLMB Provinsi Riau, Datuk Ismail, S.H., M.H., mengkritik lambatnya penanganan persoalan kelangkaan BBM. Menurutnya, belum adanya kejelasan penyelesaian di tingkat daerah menjadi alasan bagi pihaknya untuk kembali membawa persoalan tersebut ke tingkat pusat.

Dalam forum itu, hadir anggota DPR RI Dr. H. Achmad, M.Si., dan Dewi Juliani, S.H. Pertemuan tersebut menjadi wadah bagi organisasi masyarakat dan mahasiswa untuk menyampaikan keresahan terkait distribusi BBM bersubsidi, terutama Solar dan Pertalite, yang dinilai berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.

Datuk Ismail menilai penanganan persoalan BBM di Riau belum menunjukkan hasil konkret yang mampu menjawab keresahan masyarakat. Ia juga melontarkan kritik keras terhadap kinerja DPRD Riau yang dinilainya belum memperlihatkan langkah nyata dalam menindaklanjuti persoalan tersebut.

“Dengan kondisi semacam ini, saya menganggap DPRD Riau ini boleh dikatakan ‘Mandul’, sehingga persoalan ini dibawa ke tingkat pusat dengan menghadirkan anggota DPR RI Dapil Riau Komisi VI,” ujar Datuk Ismail.

Dalam RDP itu juga , Panglima Tengah LLMB, Datuk Rico Febputra, S.H., menyampaikan dugaan adanya praktik penimbunan dan pengoplosan BBM di sejumlah lokasi di Pekanbaru. Ia meminta anggota DPR RI menindaklanjuti informasi tersebut melalui pemeriksaan yang serius dan terukur.

Rico mengungkapkan bahwa pihaknya bersama sejumlah organisasi pernah mendatangi sebuah gudang BBM di kawasan Tenayan Raya. Menurut keterangannya, mereka menemukan sejumlah baby tank yang digunakan untuk menampung minyak dan menduga terdapat aktivitas pengoplosan BBM di lokasi tersebut.

“Beberapa waktu lalu, kami sempat menggerebek gudang BBM. Mengejutkan saat itu ada operandi pengoplosan BBM menggunakan deterjen, penimbunan, di salah satu gudang di Tenayan Raya. Di sana banyak kami temukan baby tank untuk menampung minyak, yang diduga milik aparat,” jelas Datuk Rico.

Rico juga menyebut pihaknya pernah melakukan penelusuran lapangan bersama organisasi masyarakat lainnya di kawasan yang disebut tidak jauh dari AURI Pekanbaru.

Ia menduga terdapat gudang BBM yang berkaitan dengan aparat, tetapi dugaan tersebut belum dapat diperlakukan sebagai kesimpulan hukum tanpa verifikasi independen.

“Kami sempat melakukan penyelidikan independen dan turun lapangan. Ada gudang-gudang BBM yang berada disamping kawasan AURI (TNI AU). Ini menjadi tanda tanya besar. Kami menduga ada peran aparat  terkait persoalan kelangkaan BBM karena ada dugaan penimbunan BBM,” bebernya.

Rico menegaskan bahwa kedatangan mereka ke forum dengar pendapat bertujuan mendorong tindakan nyata dari pemerintah dan lembaga terkait. Menurutnya, masyarakat telah menghadapi kesulitan akibat kelangkaan BBM bersubsidi, sementara dugaan penyimpangan distribusi harus segera diperiksa.

“Kami meminta langkah yang konkret. Masyarakat sudah sangat susah akibat kelangkaan BBM subsidi ini, seperti Solar dan Pertalite, dan oknum-oknum tersebut mengoplosnya. Ini sudah merugikan. Kami menilai para pihak terkait juga tutup mata, baik itu APH dan pihak berwenang. Kami berharap persoalan ini bisa selesai dan masyarakat bisa menikmati BBM subsidi dari pemerintah,”sebutnya.

Desakan LLMB, GMKR, dan GEMA menempatkan persoalan BBM Riau sebagai isu yang membutuhkan jawaban lintas lembaga. DPR RI diharapkan menindaklanjuti aspirasi tersebut sesuai kewenangannya, sedangkan aparat penegak hukum perlu memeriksa dugaan penimbunan dan pengoplosan berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Publik juga membutuhkan transparansi mengenai pengawasan distribusi BBM bersubsidi, penindakan terhadap pelanggaran yang terbukti, serta jaminan bahwa penyaluran Solar dan Pertalite tepat sasaran. Tanpa langkah yang terukur dan penjelasan resmi, kelangkaan BBM berisiko terus memicu keresahan sekaligus memperlemah kepercayaan masyarakat terhadap pengawasan distribusi energi,"tutupnya.***red/tim